坤甸讯——西加里曼丹高等检察院（Kejati Kalbar）在查办一起涉及铝土矿领域涉嫌贪腐案件过程中，成功挽回国家资金达1150亿印尼盾。
该笔资金来源于西加里曼丹一家矿业公司未履行缴纳冶炼厂建设保证金的义务。
西加里曼丹高检院特别刑事案件助理检察官Siju表示，这项挽回国家资金的成果，是在2026年4月16日（星期四）于坤甸阿末亚尼路西加里曼丹高检院办公室举行的新闻发布会上对外公布的。
他说，该案件源于社会公众关于2017年至2023年期间铝土矿采矿活动的举报。
“根据该举报，调查人员发现存在指向涉嫌贪腐犯罪行为的法律事件，”他说。
随后，该案件根据2026年1月2日签发的调查令，正式提升至侦查阶段。
在侦查过程中，调查组成功追回资金1150亿印尼盾，该笔资金是涉案公司应缴却未缴的冶炼厂建设保证金。
该笔资金原本应在2019年至2022年期间完成缴纳，但公司方面一直未予落实。
“该笔资金随后将作为挽回国家损失的成果上缴国库，”他说。
西加里曼丹高检院强调，目前案件侦查工作仍在持续进行中。调查人员正进一步深入调查，并追查相关责任方。
该案件是执法机关加强自然资源领域执法工作的一部分，特别是为了确保矿业治理按照规定运行，并为国家提供最佳贡献。
Jaminan Smelter Tak Dibayar, Kejati Kalbar Selamatkan Rp115 Miliar
PONTIANAK – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) berhasil mengamankan dana sebesar Rp115 miliar dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan bauksit.
Dana tersebut berasal dari kewajiban jaminan pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) yang tidak dipenuhi oleh salah satu perusahaan tambang di Kalimantan Barat.
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kalbar, Siju, menyampaikan bahwa penyelamatan keuangan negara itu diumumkan dalam konferensi pers di Kantor Kejati Kalbar, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalbar, Kamis (16/4/2026).
Menurutnya, kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait aktivitas pertambangan bauksit yang berlangsung dalam kurun waktu 2017 hingga 2023.
“Dari laporan tersebut, penyidik menemukan adanya peristiwa hukum yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi,” ujarnya.
Perkara tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan berdasarkan surat perintah tertanggal 2 Januari 2026.
Dalam proses penyidikan, tim berhasil mengamankan dana sebesar Rp115 miliar yang merupakan kewajiban perusahaan untuk jaminan pembangunan smelter.
Dana itu seharusnya telah dibayarkan sejak periode 2019 hingga 2022, namun tidak pernah direalisasikan oleh pihak perusahaan.
“Dana tersebut selanjutnya akan disetorkan ke kas negara sebagai bentuk penyelamatan keuangan negara,” jelasnya.
Kejati Kalbar menegaskan bahwa proses penyidikan masih terus berjalan. Penyidik saat ini tengah mendalami serta menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut.
Kasus ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum di sektor sumber daya alam, khususnya untuk memastikan tata kelola pertambangan berjalan sesuai aturan serta memberikan kontribusi optimal bagi negara.
