坤甸——西加里曼丹省省级道路达标率已从45%提升至55%。尽管取得进展,省政府仍计划在未来几年内将这一比例提高至80%。
西加里曼丹省省长黄努尔山(Ria Norsan)于2026年10月28日(星期三)在省长办公室前接待班查·巴克蒂大学(Universitas Panca Bhakti)学生代表时,公布了这一数据。当时,学生正在现场举行示威,表达对政府施政的诉求。
在对话中,学生提出多项亟待政府关注的问题,包括森林与土地火灾(Karhutla)、燃油分配、教育、基础设施,以及免费营养餐计划(MBG)。
在教育领域,黄努尔山表示,西加里曼丹省政府在省级收支预算(APBD)中安排了相当于总预算26%的教育经费。这笔资金主要用于改善学校设施和完善教学设备。
在森林与土地火灾治理方面,省政府与中央政府、印尼国军、国家警察、各县市政府、Manggala Agni森林火灾防治队、志愿者及社会各界展开协调。此外,省政府也与印尼国家石油公司(Pertamina)协调,解决部分地区燃油分配问题,并支持对免费营养餐计划的监督工作。
黄·努诺尔山强调,学生提出的意见是政府接受社会监督的重要组成部分。他表示,政府将根据职权范围及相关规定,对学生提出的诉求进行跟进处理。
会谈结束时,省长在学生的诉求文件上签字,表示已正式接受相关诉求。然而,能否采取具体行动,切实解决学生提出的问题,仍是回应学生诉求及满足西加里曼丹民众需求的关键。
PONTIANAK – Persentase jalan mantap provinsi di Kalimantan Barat meningkat dari 45 persen menjadi 55 persen. Meski demikian, pemerintah provinsi masih menargetkan peningkatan hingga 80 persen dalam beberapa tahun ke depan.
Capaian tersebut disampaikan Gubernur Kalbar, Ria Norsan, saat menerima aspirasi mahasiswa Universitas Panca Bhakti Pontianak di tengah aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (28/10/2026).
Dalam dialog itu, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), distribusi bahan bakar minyak (BBM), pendidikan, infrastruktur, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di sektor pendidikan, Ria Norsan menyebut alokasi anggaran dalam APBD Provinsi Kalbar mencapai 26 persen. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk memperbaiki fasilitas sekolah dan memenuhi sarana pembelajaran.
Sementara itu, penanganan karhutla dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, TNI/Polri, pemerintah kabupaten/kota, Manggala Agni, relawan, dan masyarakat. Pemprov Kalbar juga berkoordinasi dengan Pertamina untuk mengatasi kendala distribusi BBM di sejumlah daerah serta mendukung pengawasan program MBG.
Ria Norsan menegaskan, aspirasi mahasiswa merupakan bagian dari kontrol sosial yang penting bagi pemerintah. Ia menyatakan masukan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Pada akhir pertemuan, gubernur menandatangani berkas tuntutan mahasiswa sebagai tanda penerimaan aspirasi. Namun, tindak lanjut konkret atas berbagai persoalan yang disampaikan tetap menjadi hal penting untuk menjawab tuntutan mahasiswa dan kebutuhan masyarakat Kalbar.







