坤甸讯 – 加里曼丹西省政府加快应对森林和土地火灾（Karhutla），并调拨不可预见支出预算（BTT），以确保即使2026年修订地方预算尚未正式通过，火点的扑救工作仍能持续进行。
西加里曼丹省省长黄努山/里亚·诺尔桑（Ria Norsan）强调，森林和土地火灾是2026年修订地方预算（APBD Perubahan）中的重点之一。他表示，财政政策必须能够迅速应对直接影响民众的紧急情况。
因此，我们将把预算重点用于灾害防治。黄努山于2026年9月8日在西加里曼丹省省长办公室接受采访时强调。
他表示，目前多个地区仍发现火点，尤其是道房/吉打邦县（Ketapang）和古务拉雅县（Kubu Raya）。其中，道房的火点数量虽然已经减少，但扑救工作仍在持续。
目前火点比较多的是道房。截至今天下午，只剩下56个火点，古务拉雅也还有一些。他说。
为控制森林和土地火灾，西加里曼丹省政府动员跨部门力量参与。印尼国民军（TNI）、印尼国家警察（Polri）、护火社区（Masyarakat Peduli Api）、Manggala Agni消防队、大学生、社会组织以及普通民众均参与火灾扑救和预防工作。
黄努山认为，多方协作是控制森林和土地火灾的关键，因为应对火灾不能仅依靠政府单方面力量。
地方预算加强支持
诺尔桑在2026年9月7日举行的西加里曼丹省议会全体会议上，宣读省长关于2026年修订地方预算草案的说明时，再次强调了加强预算支持的承诺。
根据该预算草案，地方政府收入预计从5.45万亿印尼盾增加至5.76万亿印尼盾；地方支出则从5.70万亿印尼盾增加至6.21万亿印尼盾。
与此同时，地方融资收入也从3000亿印尼盾增加至4974.8亿印尼盾。这笔资金来源于财政年度的预算结余（SiLPA），并依据印尼最高审计机构（BPK RI）的审计结果确定。
黄省长强调，修订地方预算并不仅仅是调整地方收入和支出数字，更重要的是让预算成为政府应对紧急需求的工具，包括森林和土地火灾等灾害。
虽然修订预算还没有正式通过，可能很快就会通过，但我们希望已经能够使用这笔资金。他说。
目前，加里曼丹西省政府正努力同步推进两项工作：快速处理需要紧急响应的森林和土地火灾，以及确保公共服务和地区发展项目继续运行。
在应急预算和2026年修订地方预算的支持下，政府希望进一步加快火点扑救工作，同时降低森林和土地火灾对民众健康、日常活动、环境以及地区经济造成的影响。
PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menggeser anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Langkah ini dilakukan agar penanggulangan titik api tetap berjalan meski APBD Perubahan 2026 belum resmi ditetapkan.
Gubernur Kalbar Ria Norsan menegaskan karhutla menjadi salah satu prioritas dalam rancangan APBD Perubahan 2026. Menurutnya, kebijakan anggaran harus mampu merespons kondisi darurat yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Jadi kita prioritaskan khusus penanggulangan bencana,” tegas Norsan saat ditemui di Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (8/9/2026).
Norsan mengatakan titik api masih ditemukan di sejumlah wilayah, terutama Kabupaten Ketapang dan Kubu Raya. Di Ketapang, jumlah titik api disebut telah berkurang, namun penanganan masih terus dilakukan.
“Sekarang yang masih banyak api itu di Ketapang. Sampai tadi sore ini sudah tinggal 56 titik api, kemudian juga di Kubu Raya masih,” ujarnya.
Untuk mengendalikan karhutla, Pemprov Kalbar mengerahkan kekuatan lintas sektor. TNI-Polri, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, mahasiswa, organisasi masyarakat hingga warga turut dilibatkan dalam pemadaman dan pencegahan.
Norsan menilai kolaborasi menjadi kunci karena penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah.
Anggaran Daerah Disiapkan
Komitmen penguatan anggaran tersebut disampaikan Norsan saat membacakan Nota Penjelasan Gubernur terhadap Rancangan APBD Perubahan 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kalbar, Senin (7/9/2026).
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah naik dari Rp5,45 triliun menjadi Rp5,76 triliun. Sementara belanja daerah meningkat dari Rp5,70 triliun menjadi Rp6,21 triliun.
Penerimaan pembiayaan juga naik dari Rp300 miliar menjadi Rp497,48 miliar, yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya berdasarkan hasil audit BPK RI.
Norsan menegaskan perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian angka pendapatan dan belanja. Anggaran tersebut harus menjadi instrumen untuk menjawab kebutuhan mendesak, termasuk bencana karhutla.
“Walaupun belum ketok palu perubahan, mungkin dalam waktu dekat ketok palu, namun insyaallah kita sudah bisa gunakan dana ini,” katanya.
Pemprov Kalbar kini berupaya menjaga dua agenda berjalan bersamaan: penanganan karhutla yang membutuhkan respons cepat dan keberlangsungan pelayanan publik serta pembangunan daerah.
Dengan dukungan BTT dan rancangan APBD Perubahan, pemerintah berharap pengendalian titik api dapat dipercepat sekaligus menekan dampak karhutla terhadap kesehatan, aktivitas masyarakat, lingkungan, serta perekonomian Kalbar.
