（本报雅加达讯）西加里曼丹省副省长Krisantus Kurniawan日前促请中央政府加快推进多项被视为对区域经济增长至关重要的战略基础设施项目。有关诉求于2026年4月30日（星期四）在雅加达与印尼基础设施与区域发展统筹部举行会晤时直接提出。
在此次会面中，副省长获得区域发展均衡、土地与空间规划事务副部长接见，并由西加省政府技术团队陪同出席，包括西加规划发展机构（Bapperida）负责人Dra. Hj. Linda Purnama, M.Si.、西加公共工程与住房局（PUPR）局长Iskandar Zulkarnain, S.T., M.T.，以及来自银行与区域担保领域的代表。
会上，Kijing港口的优化发展成为主要议题之一。他指出，作为国际港口，其地位必须与交通连接能力相匹配，尤其是坤甸—Kijing收费公路的建设。
“加快收费公路建设是提升Kijing港口运营效率的关键。若缺乏充足的交通连接，这一港口的巨大潜力将无法得到最大程度发挥，”他说。
此外，Kapuas河淤积问题也受到关注。省政府请求中央支持开展河道疏浚工程，以确保船只通往Dwikora港的航道保持畅通，鉴于其作为重要物流通道的关键作用。
不仅是实体基础设施，Krisantus也提出另一项战略议题，即区域空间规划（RTRW）的评估。他认为相关政策需根据实际情况进行调整，包括法律确定性、民间采矿以及对原住民权益的保护等方面。“中央政策必须与地方实际情况相契合，”他说。
对此，相关部委给予积极回应，并表示将通过跨部门协调机制跟进相关提议。此次会晤被寄望成为推动西加基础设施加速发展的具体步骤，同时提升该地区在国家乃至全球层面的竞争力。
Wagub Kalbar Desak Pusat Gerak Cepat, Tol Pontianak-Kijing Jadi Sorotan
JAKARTA — Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat sejumlah proyek infrastruktur strategis yang dinilai krusial bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Desakan itu disampaikan langsung saat audiensi dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI di Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Wagub diterima oleh Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang, serta didampingi jajaran teknis Pemprov Kalbar, di antaranya Kepala Bapperida Kalbar Dra. Hj. Linda Purnama, M.Si., Kepala Dinas PUPR Kalbar Iskandar Zulkarnain, S.T., M.T., serta perwakilan sektor perbankan dan penjaminan daerah.
Pada kesempatan tersebut, optimalisasi Pelabuhan Kijing menjadi sorotan utama. Menurutnya, status pelabuhan internasional harus dibarengi kesiapan konektivitas, terutama pembangunan Jalan Tol Pontianak–Kijing.
“Percepatan pembangunan jalan tol ini menjadi kunci efektivitas operasional Pelabuhan Kijing. Tanpa konektivitas yang memadai, potensi besar pelabuhan ini tidak akan terserap maksimal,” tegasnya.
Selain itu, persoalan sedimentasi Sungai Kapuas juga ikut disorot. Pemerintah provinsi meminta dukungan pusat untuk pengerukan alur sungai guna menjaga akses kapal menuju Pelabuhan Dwikora tetap lancar, mengingat perannya sebagai jalur vital logistik.
Tak hanya infrastruktur fisik, Krisantus juga mengangkat isu strategis lain, yakni evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ia menilai kebijakan tata ruang perlu disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan, termasuk menyangkut kepastian hukum, pertambangan rakyat, hingga perlindungan hak masyarakat adat. “Kebijakan pusat harus selaras dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, pihak kementerian memberikan respons positif dan menyatakan akan menindaklanjuti usulan tersebut melalui pembahasan lintas kementerian. Audiensi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mempercepat pembangunan infrastruktur Kalbar sekaligus memperkuat daya saing daerah di tingkat nasional maupun global.
