坤甸讯——政府目标在2026年显著降低森林和土地火灾（karhutla）发生数量，通过强化国家层面协调以及地方层面的预防措施加以实现。上述乐观判断由Djamari Chaniago在2026年4月16日星期四于西加里曼丹森林和土地火灾应急准备集合活动结束后表示。
他指出，过去两年森林和土地火灾防控工作取得积极进展，这成为今年进一步压缩受灾面积的重要基础。
“仅从2024年到2025年就已经取得进展。我们希望2026年也能取得更多进展，特别是在减少受灾面积方面，”他说。
他认为，地方政府与社会各界的认真参与，特别是在西加里曼丹地区，是加强早期火灾防控的重要因素。
“这意味着我们的努力，以及西加里曼丹社会各界的努力，在应对这项工作方面是非常认真的，”他补充说。
政治与安全事务统筹部长强调，森林和土地火灾问题是全社会共同的责任，而不仅仅是政府或企业的责任。
“这不仅是政府的问题，也不仅是企业的问题，而是我们全体社会成员的问题，”他强调。
他还向西加里曼丹社会各界表示感谢，认为当地社会在维护地区免受火灾威胁方面发挥了积极作用，同时希望这一参与能够持续保持，使防控成果逐年提升。
在地方层面，西加里曼丹省省长Ria Norsan强调，西加里曼丹省政府致力于通过地方政府、Tentara Nasional Indonesia、Kepolisian Negara Republik Indonesia以及所有相关利益方之间的跨部门协作，加强火灾预防措施。
“我们不能再各自单独行动。地方政府、TNI、Polri以及所有利益相关方之间的协作，是防止火点扩散的关键因素，”他说。
作为具体措施之一，现场巡逻工作通过Kesatuan Pengelolaan Hutan（UPT KPH）进一步加强，并与安全力量及志愿者协同开展，同时加强对种植园及林业企业的监督，确保其在各自特许经营区域内履行消防设施配备义务。
西加里曼丹省政府还强调，对潜在火灾风险实施早期监测和快速响应的重要性，特别是在Kubu Raya、Ketapang以及Sambas等高风险地区。
“一旦发现火点报告，无论来自卫星监测还是空中巡逻，相关队伍必须立即行动，不能等待火势扩大，”他强调。
此外，省政府正在加快森林和土地火灾紧急警戒状态的确定进程，以便中央政府的支持措施，例如人工影响天气作业和直升机洒水灭火行动，能够迅速部署到现场。
中央政府与地方政府一致认为，在预计更加干燥的旱季来临之际，预防措施仍是最有效的应对策略。随着跨部门协作不断加强，政府希望2026年的森林和土地火灾数量能够显著下降，并避免发展成为重大灾害。(凯丽)
Pemerintah Targetkan Penurunan Karhutla 2026, Kalbar Perkuat Deteksi Dini hingga Respons Cepat di Wilayah Rawan
PONTIANAK — Pemerintah menargetkan penurunan signifikan angka kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2026 melalui penguatan koordinasi nasional hingga langkah antisipatif di daerah. Optimisme tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamamanan, Jendral TNI (Purn) Djamari Chaniago usai Apel Kesiapsiagaan Karhutla di Kalimantan Barat, Kamis (16/4/2026).
Menurutnya, capaian pengendalian karhutla dalam dua tahun terakhir menunjukkan tren positif sehingga menjadi modal penting untuk menekan luas wilayah terbakar pada tahun ini.
“Dari tahun 2024 ke 2025 saja sudah ada kemajuan. Kita harapkan 2026 ini juga lebih ada kemajuan lagi, terutama dalam menekan luas daerah yang terbakar,” terangnya.
Ia menilai keseriusan pemerintah daerah bersama masyarakat, khususnya di Kalimantan Barat, menjadi faktor penting dalam memperkuat upaya pencegahan kebakaran sejak dini.
“Artinya upaya kita, upaya masyarakat di Kalimantan Barat sangat serius untuk penanganan ini,” tambahnya.
Menko Polkam menegaskan persoalan karhutla merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen, tidak hanya pemerintah maupun dunia usaha.
“Ini bukan persoalan pemerintah saja, bukan persoalan perusahaan saja, tapi persoalan masyarakat kita semua,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Kalimantan Barat yang dinilai telah berperan aktif menjaga wilayahnya dari ancaman kebakaran, sekaligus berharap keterlibatan tersebut terus dipertahankan agar capaian pengendalian semakin baik dari tahun ke tahun.
Di tingkat daerah, Gubernur Kalbar Ria Norsan menegaskan, komitmen Pemerintah Provinsi Kalbar memperkuat langkah pencegahan melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Kita tidak boleh lagi bekerja sendiri-sendiri. Kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mencegah meluasnya titik api,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, patroli lapangan diperkuat melalui Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) yang bersinergi dengan aparat keamanan dan relawan, termasuk pengawasan terhadap perusahaan perkebunan dan kehutanan agar memenuhi kewajiban sarana pemadaman di wilayah konsesi masing-masing.
Pemprov Kalbar juga menekankan pentingnya deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi kebakaran, terutama di wilayah rawan seperti Kubu Raya, Ketapang, dan Sambas.
“Begitu ada laporan titik api, baik dari satelit maupun patroli udara, tim harus segera bergerak tanpa menunggu api membesar,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah provinsi tengah mempercepat penetapan status siaga darurat karhutla agar dukungan pemerintah pusat seperti operasi modifikasi cuaca dan helikopter water bombing dapat segera dimobilisasi di lapangan.
Baik pemerintah pusat maupun daerah menilai pencegahan menjadi strategi paling efektif menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih kering. Dengan koordinasi lintas sektor yang terus diperkuat, pemerintah berharap angka karhutla 2026 dapat ditekan lebih signifikan dan tidak berkembang menjadi bencana besar.
