吉打邦县讯——涉及Dusun Lelayang、Desa Kualan Hilir原住民族群Temanggong（传统首领）达西西乌斯·芬迪·塞苏皮（Tarsisius Fendy Sesupi）的案件解决进入新阶段。2026年4月20日，在吉打邦县（Ketapang）Simpang Hulu镇Balai Berkuak举行的谈判中，原住民族群代表与企业PT Mayawana Persada在由吉打邦县长亚历山大·威约（Alexander Wilyo）**主持的对话平台上展开会谈。
此次对话有多方参与，包括镇政府代表、安全执法人员以及原住民族群机构。在谈判过程中，原住民族群方面由达西西乌斯·芬迪·塞苏皮与安德烈亚斯·拉蒂乌斯（Andreas Ratius），以及来自Link-AR Borneo的陪同代表艾哈迈德·苏克里（Ahmad Syukri）出席；而PT Mayawana Persada方面则由公司董事伊万·布迪曼（Iwan Budiman, S.Hut.）亲自代表，并与丹尼尔（Daniel）、托托（Toto）及苏哈迪（Suhardi)一同参加。
会议中，各方均获得机会陈述各自观点、事件经过及所造成的影响，包括此前已经进行的法律程序。
此次谈判源于公司方面针对达西西乌斯·芬迪·塞苏皮提出的涉嫌刑事案件报案。另一方面，原住民认为该问题与Temanggong在履行其传统职责密切相关，包括回应其辖区内发生的各类情况。这一事件随后扩大，对周边社区在社会及经济层面产生更广泛影响。
通过地方政府促成的对话过程，双方最终达成一致，并将结果写入一份和解协议。其中一项重要内容是公司承诺撤回此前提交的警方报案。该举措被期望成为局势恢复的起点，并为未来更具建设性的解决方式打开空间。
吉打邦县长亚历山大·威约强调，在处理涉及原住民与企业之间的问题时，对话方式至关重要。他认为，地方政府的角色不仅限于行政职能，更应成为各方利益的桥梁，以实现公平且可持续的解决方案。
与此同时，来自Link-AR Borneo的社区陪同代表艾哈迈德·苏克里表示，此次谈判是确保原住民声音能够被完整听见的重要一步。他们希望达成的协议不仅能解决法律问题，也能成为改善社区与企业关系的基础。
未来，各方一致同意优先通过沟通与协商来应对各种问题，同时避免类似冲突再次发生。相关进程也将持续受到共同监督，包括通过此前在地方层面讨论过的机制加以落实。
“各方都必须确保类似事件不再发生，同时推动政策与实践的改变，以更好保护社区利益，”艾哈迈德·苏克里说。
此次谈判再次表明，在涉及原住民的地区解决冲突，需要建立平等对话空间，同时兼顾法律、社会以及在地文化价值等多方面因素。
Perundingan di Ketapang Berujung Damai, Laporan terhadap Temanggong Adat Dicabut
KUNDIANDAILY.COM, KETAPANG — Upaya penyelesaian kasus yang melibatkan Temanggong adat Dusun Lelayang, Desa Kualan Hilir, Tarsisius Fendy Sesupi, memasuki babak baru setelah perundingan yang digelar di Balai Berkuak, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, pada 20 April 2026. Pertemuan ini mempertemukan perwakilan masyarakat adat dengan pihak perusahaan PT Mayawana Persada dalam satu forum dialog yang difasilitasi Bupati Ketapang Alexander Wilyo.
Dialog tersebut dihadiri berbagai pihak, mulai dari unsur pemerintah kecamatan, aparat keamanan, hingga lembaga adat. Dalam proses perundingan, masyarakat adat diwakili oleh Tarsisius Fendy Sesupi bersama Andreas Ratius dan Ahmad Syukri dari Link-AR Borneo sebagai pendamping. Sedangkan, pihak PT Mayawana Persada diwakili langsung oleh Direktur Iwan Budiman, S.Hut., yang juga hadir bersama Daniel, Toto, dan Suhardi.
Dalam pertemuan itu, masing-masing pihak diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan, kronologi, serta dampak dari persoalan yang terjadi, termasuk proses hukum yang sebelumnya berjalan.
Perundingan ini bermula dari laporan hukum yang diajukan perusahaan terhadap Tarsisius Fendy Sesupi terkait dugaan tindak pidana. Di sisi lain, masyarakat adat memandang persoalan tersebut tidak terlepas dari peran temanggong dalam menjalankan fungsi adat, termasuk merespons dinamika yang terjadi di wilayah mereka. Situasi ini kemudian berkembang dan berdampak lebih luas, baik secara sosial maupun ekonomi di lingkungan masyarakat sekitar.
Melalui proses dialog yang difasilitasi pemerintah daerah, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian. Salah satu poin pentingnya adalah komitmen pihak perusahaan untuk mencabut laporan polisi yang sebelumnya diajukan. Langkah ini diharapkan menjadi awal pemulihan situasi serta membuka ruang penyelesaian yang lebih konstruktif ke depan.
Bupati Ketapang Alexander Wilyo menekankan pentingnya pendekatan dialog dalam menyelesaikan persoalan yang melibatkan masyarakat adat dan pelaku usaha. Ia menilai peran pemerintah daerah tidak hanya sebatas administratif, tetapi juga menjembatani kepentingan agar tercapai solusi yang adil dan berkelanjutan.
Sementara itu, pendamping masyarakat dari Link-AR Borneo, Ahmad Syukri menyebut perundingan ini sebagai langkah penting dalam memastikan suara masyarakat adat dapat didengar secara utuh. Mereka berharap kesepakatan yang dicapai tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga menjadi dasar untuk membangun hubungan yang lebih baik antara masyarakat dan pihak perusahaan.
Ke depan, seluruh pihak sepakat untuk mengedepankan komunikasi dan musyawarah dalam menyikapi berbagai persoalan, sekaligus menghindari potensi konflik serupa. Proses ini juga akan terus dikawal bersama, termasuk melalui mekanisme yang telah dibahas dalam forum-forum sebelumnya di tingkat daerah.
“Penting bagi semua pihak untuk memastikan bahwa peristiwa serupa tidak kembali terulang, serta mendorong perubahan kebijakan dan praktik yang lebih melindungi masyarakat,” ucap Ahmad Syukri.
Perundingan ini menjadi pengingat bahwa penyelesaian konflik di kawasan yang melibatkan masyarakat adat membutuhkan ruang dialog yang setara, dengan tetap memperhatikan aspek hukum, sosial, dan nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat.
