坤甸讯——位于山口洋县（Kabupaten Sanggau）Tayan Hilir镇的铝土矿下游化发展，被认为呈现出截然不同的两面性。一方面推动投资并创造就业机会，另一方面也给矿区周边社区留下了一系列社会、经济及环境问题。
上述研究结果由Link-AR Borneo于2026年6月29日（星期一）在坤甸举行、题为《在Tayan Hilir铝土矿下游化背后》的新闻发布会上对外公布。
Link-AR Borneo主席 Ahmad Syukri 表示，研究团队选择对 PT Aneka Tambang（Antam）Tbk Tayan铝土矿业务单位 以及 PT Indonesia Chemical Alumina（ICA） 进行调查，是因为两家公司属于西加里曼丹铝土矿下游化发展的先驱企业。
“作为国有企业以及西加里曼丹第一座氧化铝冶炼厂，社会大众期待其采矿实践能够成为可持续管理的典范。”他说。
研究覆盖Pedalaman、Sebemban和Tanjung Bunut三个村庄，通过深度访谈、焦点小组讨论、实地观察、文件研究以及卫星影像分析等方式进行。
研究重点之一，是土地征收过程中，社会大众尚未完全处于平等议价地位的问题。Link-AR记录显示，在部分地区，居民进行抗议或重新谈判之后，土地补偿价格出现明显上涨。
Link-AR Borneo研究员兼传播协调员 Raden Deden Fajarullah 表示，社区与企业之间的矛盾，最初源于居民维护土地权益的努力，但后来逐渐演变为补偿金额问题。
“随着事态发展，社区与企业之间的问题，变成了补偿金额无法符合居民期待，因此他们仍然不愿交出土地。”他说。
Deden表示，研究团队尚未发现尖锐的公开冲突，但持续观察到各种协商和谈判过程，因为部分居民仍坚持保留自己的土地。
“有居民的土地被孤立，导致他们难以进入相关区域。也有报告指出，矿区挖掘后的弃土被倾倒到拒绝出售土地居民的土地上。这些发现都来自受访居民提供的信息。”他说。
在经济层面，Link-AR承认，采矿活动确实带动了工业区周边经济增长。矿区附近的小吃店和小型企业收入有所提高，但相关收益尚未实现均衡分配。
“社区经济确实因为采矿活动而增长，但受益更多的是在企业周边经营生意的人。对于已经失去农地或种植园土地的居民而言，他们的经济选择反而变得更加有限。”Deden表示。
他补充，当地居民获得就业机会的比例，仍然远低于矿区周边村庄的人口规模。
“如果一年只有十个职位空缺，而受影响地区却涉及十多个村落，那么最终每年只有一两个人能够进入企业工作。”他说。
Link-AR还关注企业社会责任（CSR）信息公开不足的问题。根据对多名村长的访谈，企业援助和社会贡献数据尚未全面向社区公开。
“几乎所有村长都表示，他们并没有掌握企业每年向社会提供贡献的完整数据。”Deden说。
除了社会与经济层面外，这项研究还涉及环境问题，包括水质可能下降、Kapuas河渔获量减少，以及矿区粉尘对居民区造成影响等情况。
Link-AR呼吁有关主管部门展开独立核查与检测，以客观确认当地环境状况。
通过这项研究成果，Link-AR希望政府、企业与社区能够建立更加开放的对话机制，确保下游化发展带来的利益，与环境保护及地方居民权益保障同步推进。
Di Balik Hilirisasi Bauksit Tayan, Link-AR Borneo Soroti Tekanan Sosial dan Lingkungan
KUNDIANDAILY.COM, PONTIANAK – Hilirisasi bauksit di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, dinilai membawa dua sisi yang berbeda. Di satu sisi mendorong investasi dan membuka lapangan kerja, namun di sisi lain menyisakan sejumlah persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi masyarakat sekitar tambang.
Temuan tersebut disampaikan Link-AR Borneo dalam konferensi pers bertajuk Di Balik Hilirisasi Bauksit di Tayan Hilir di Pontianak, Senin (29/6/2026).
Ketua Link-AR Borneo, Ahmad Syukri, mengatakan pihaknya memilih meneliti operasional PT Aneka Tambang (Antam) Tbk Unit Bisnis Pertambangan Bauksit Tayan dan PT Indonesia Chemical Alumina (ICA) karena keduanya merupakan pionir hilirisasi bauksit di Kalimantan Barat.
“Sebagai perusahaan negara dan smelter pertama di Kalbar, masyarakat berharap praktik pertambangan yang dijalankan dapat menjadi contoh pengelolaan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Penelitian dilakukan di tiga desa, yakni Pedalaman, Sebemban, dan Tanjung Bunut, melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok, observasi lapangan, telaah dokumen, hingga analisis citra satelit.
Salah satu temuan yang disoroti ialah proses pembebasan lahan yang dinilai belum sepenuhnya menempatkan masyarakat pada posisi tawar yang seimbang. Link-AR mencatat harga kompensasi lahan di sejumlah lokasi mengalami kenaikan signifikan setelah warga melakukan penolakan maupun negosiasi ulang.
Menurut Periset dan Koordinator Komunikasi Link-AR Borneo, Raden Deden Fajarullah, mengatakan konflik antara masyarakat dan perusahaan pada awalnya berangkat dari upaya mempertahankan lahan, namun berkembang menjadi persoalan nilai kompensasi.
“Pada perkembangannya, yang menjadi persoalan antara masyarakat dengan perusahaan adalah masalah nominal yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga mereka belum mau menyerahkan lahannya,” ujarnya.
Deden mengatakan, tim peneliti belum menemukan konflik terbuka yang tajam di lapangan. Namun, mereka mencatat adanya berbagai bentuk negosiasi yang berlangsung terus-menerus ketika masyarakat mempertahankan lahannya.
“Ada masyarakat yang lahannya menjadi terisolasi sehingga mereka kesulitan mengakses lokasi tersebut. Ada juga laporan mengenai tanah bekas galian yang ditumpahkan ke lahan warga yang menolak menjual lahannya. Temuan-temuan ini kami peroleh dari keterangan masyarakat yang diwawancarai,” katanya.
Di sektor ekonomi, Link-AR mengakui aktivitas pertambangan telah mendorong pertumbuhan usaha di sekitar kawasan industri. Warung makan dan usaha kecil di sekitar tambang disebut mengalami peningkatan pendapatan. Meski demikian, manfaat tersebut dinilai belum dirasakan secara merata.
“Ekonomi masyarakat memang meningkat karena adanya aktivitas pertambangan, tetapi dampaknya lebih terlihat pada mereka yang memiliki usaha di sekitar perusahaan. Bagi masyarakat yang sudah kehilangan lahan pertanian atau perkebunan, pilihan ekonominya menjadi semakin terbatas,” ujar Deden.
Ia menambahkan, kesempatan kerja bagi warga lokal masih relatif terbatas dibandingkan jumlah penduduk di desa-desa sekitar konsesi.
“Kalau dalam satu tahun hanya ada sepuluh lowongan, sementara desa yang terdampak mencapai belasan dusun, maka akhirnya hanya satu atau dua orang saja yang bisa bekerja setiap tahunnya,” katanya.
Link-AR juga menyoroti minimnya informasi yang diterima masyarakat terkait program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Berdasarkan wawancara dengan sejumlah kepala desa, data mengenai bantuan dan kontribusi perusahaan belum tersosialisasi secara menyeluruh.
“Hampir semua kepala desa menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki data lengkap mengenai kontribusi perusahaan setiap tahunnya kepada masyarakat,” tutur Deden.
Selain aspek sosial dan ekonomi, penelitian tersebut turut menyoroti persoalan lingkungan, mulai dari dugaan penurunan kualitas air, berkurangnya hasil tangkapan ikan di Sungai Kapuas, hingga dampak debu tambang terhadap permukiman warga.
Link-AR mendorong adanya verifikasi dan pengujian independen oleh otoritas terkait untuk memastikan kondisi lingkungan secara objektif.
Melalui hasil penelitian ini, Link-AR berharap pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dapat membangun dialog yang lebih terbuka guna memastikan manfaat hilirisasi berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal.
