坤甸讯 —— Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 将于每周五实施居家办公（WFH）政策，以应对受中东地区战争影响而出现的燃油供应紧张问题。
西加里曼丹省秘书长 Harisson 表示，每周五实施居家办公政策，是政府为节约能源并保障公共服务运行效率所采取的重要战略措施之一。
他指出，在政策实施过程中，仅有少部分官员仍需到办公室办公，例如省长、副省长以及部分机构负责人，其余约 75% 的公务员（ASN） 将通过数字设备在家办公。
“通过实施居家办公，公务人员仍可继续开展工作并提供公共服务，同时无需外出，从而减少燃油使用，”Harisson 表示（2026年4月2日），当时他在出席 Musrenbang RKPD Kabupaten Kubu Raya 2027 后接受采访。
Harisson 强调，该政策与中央政府推动能源效率政策方向一致。尽管公务人员在家办公，但面向公众的服务仍可通过已准备好的数字系统持续运行。
“这项居家办公政策将分阶段实施，并希望能够成为各县市政府推进节能措施以及数字化办公转型的示范，”Harisson 表示。
Kalbar Terapkan WFH Hari Jumat Demi Hemat BBM
PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak akibat terdampak perang di Timur Tengah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson mengatakan, kebijakan WFH setiap hari Jumat merupakan langkah strategis pemerintah dalam menghemat energi sekaligus menjaga efektivitas pelayanan publik.
Menurut dia, penerapan kebijakan tersebut hanya sebagian kecil pejabat yang tetap berkantor, seperti gubernur, wakil gubernur, serta beberapa kepala badan.
Sementara sekitar 75 persen aparatur sipil negara (ASN) bekerja dari rumah dengan memanfaatkan perangkat digital.
“Melalui WFH, pegawai tetap bekerja dan memberikan pelayanan, tetapi tanpa harus keluar rumah sehingga dapat mengurangi penggunaan bahan bakar,” ujarnya seusai menghadiri Musrenbang RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2027 di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Kamis (2/4/2026).
Harisson menegaskan, kebijakan itu sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam upaya efisiensi energi. Meski bekerja dari rumah, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan melalui sistem digital yang telah disiapkan.
“Kebijakan WFH ini mulai diterapkan secara bertahap dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung efisiensi serta transformasi kerja berbasis digital di Kalimantan Barat,” pungkasnya. (sgt)
