坤甸讯 —— 西加里曼丹省林业与环境局（DLHK）正推动通过成立专项工作组（satgas），以具体步骤解决社区与 PT MP 公司 之间的冲突问题。
这一举措于 3月16日（星期一） 在 DLHK 会议室举行的会议中进行讨论。出席会议的包括多个民间组织（CSO）代表，如 Link-AR（婆罗洲倡导与研究联盟）、西加里曼丹 WALHI（印尼环境论坛） 以及 西加里曼丹法律援助机构（LBH）。
此次会议是对 2026年1月西加里曼丹地方议会（DPRD）听证会（RDP） 的后续跟进。该听证会曾建议成立工作组，作为更具结构性与综合性的冲突解决机制。
西加里曼丹省 DLHK 森林利用与管理领域负责人 Ervan Judiarto 表示，此次会议是统一各方对工作组职能与结构认知的初步阶段。
“这仍是初步协调阶段。我们希望共同梳理工作组的职责范围、工作内容以及参与各方，”他说。
从民间组织方面来看，Link-AR Borneo 主任 Ahmad Syukri 对该倡议表示欢迎。他认为，成立工作组可以成为解决长期以来社区所反映的社会与环境问题的重要入口。
他指出，目前有多项紧迫议题需要关注，包括对原住民权利与地方智慧的尊重、土地清理与农作物补偿问题，以及对被社区视为神圣地点的恢复工作。
此外，他还强调需要解决社区经济权利问题，包括林业收益分配（fee hasil hutan）的支付，以及停止对维护生计空间居民的刑事化处理。
“工作组必须确保社区诉求真正被听见，并成为解决冲突的基础，”他说。
西加里曼丹 WALHI 主任 Sri Hartini 也表达了类似观点。她强调，土地权利恢复应成为核心议题，因为 Ketapang 县 大部分区域已被划拨给大型企业。
“社区的生存空间正在不断缩小。因此，恢复土地权利必须成为重点，”她说。
与此同时，Link-AR Borneo 代表 Yetno BW 补充指出，直接让受影响社区参与是确保工作组运作公平与透明的关键。据他介绍，至少有 3个村庄的7个村落（dusun） 受到企业活动影响。
会议最后，DLHK 与民间组织联盟一致认为，拟成立的工作组必须涵盖多方参与，包括地方政府、地方议会（DPRD）、企业、传统领袖以及受影响社区代表。
各方期待通过这一协作机制，不仅能够解决冲突问题，同时也能恢复社会信任，并保障社区生存空间的可持续性。
DLHK Kalbar Gandeng Koalisi Sipil Bahas Satgas Penyelesaian Konflik Masyarakat dan PT MP
PONTIANAK – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kalimantan Barat mulai mendorong langkah konkret penyelesaian konflik antara masyarakat dan PT MP melalui rencana pembentukan satuan tugas (satgas).
Upaya ini dibahas dalam pertemuan bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil (CSO) di ruang rapat DLHK Kalbar, Senin (16/3). Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan Link-AR (Lingkar Advokasi dan Riset) Borneo, WALHI (Wahan Lingkungan Hidup) Kalbar, dan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Kalbar.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalbar pada Januari 2026 lalu, yang merekomendasikan pembentukan satgas sebagai mekanisme penyelesaian konflik secara lebih terstruktur dan komprehensif.
Kepala Bidang Penatagunaan dan Pengelolaan Hutan DLHK Kalbar, Ervan Judiarto, menyebut pertemuan ini menjadi tahap awal untuk menyamakan persepsi terkait peran dan struktur satgas.
“Ini masih koordinasi awal. Kita ingin mengelaborasi bersama tugas, ruang lingkup, serta siapa saja yang akan terlibat dalam satgas,” ujarnya.
Dari sisi masyarakat sipil, Direktur Link-AR Borneo, Ahmad Syukri, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menilai, pembentukan satgas dapat menjadi pintu masuk untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan lingkungan yang selama ini dilaporkan masyarakat.
Menurutnya, ada sejumlah isu mendesak yang perlu menjadi perhatian, mulai dari penghormatan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal, persoalan penggusuran lahan dan ganti rugi tanam tumbuh, hingga pemulihan situs-situs yang dianggap sakral oleh masyarakat.
Selain itu, ia juga menyinggung pentingnya penyelesaian terkait hak-hak ekonomi masyarakat, termasuk pembayaran fee hasil hutan, serta penghentian praktik kriminalisasi terhadap warga yang mempertahankan ruang hidupnya.
“Satgas harus memastikan aspirasi masyarakat benar-benar didengar dan menjadi dasar penyelesaian konflik,” katanya.
Pandangan serupa disampaikan Direktur WALHI Kalbar, Sri Hartini. Ia menekankan pentingnya pemulihan hak atas tanah sebagai isu utama, mengingat sebagian besar wilayah di Kabupaten Ketapang telah diberikan izin kepada perusahaan skala besar.
“Ruang hidup masyarakat semakin sempit. Karena itu, pemulihan hak atas tanah harus menjadi fokus,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Link-AR Borneo lainnya, Yetno BW, menambahkan bahwa keterlibatan langsung masyarakat terdampak menjadi kunci agar satgas bekerja secara adil dan transparan. Ia menyebut, sedikitnya tujuh dusun di tiga desa terdampak aktivitas perusahaan.
Di akhir pertemuan, DLHK dan koalisi masyarakat sipil sepakat bahwa satgas yang akan dibentuk harus melibatkan berbagai pihak. Mulai dari pemerintah daerah, DPRD, perusahaan, tokoh adat, hingga perwakilan masyarakat terdampak.
Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu menghadirkan solusi yang tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memulihkan kepercayaan dan keberlanjutan ruang hidup masyarakat.
