坤甸讯——坤甸市政府（Pemkot Pontianak）重申，将持续加强公共信息公开，确保民众能够更加便捷、平等地获取政府信息。
坤甸市副市长巴哈山（Bahasan）于2026年8月26日星期三在西加里曼丹省政府办公楼参加2026年公共信息公开监督与评估（Monev）活动时作出上述表示。
巴哈山强调，信息公开不仅是履行政府职责，更重要的是确保民众能够广泛、平等地获取政府信息。
目前，坤甸市政府已通过地方条例、市长条例以及市长和地方政府秘书决定等多项法规，进一步强化公共信息公开工作。
在信息服务方面，市政府也持续开发多种信息和投诉渠道，包括SIPEDE、SIKAP、WhatsApp投诉平台，并与社区信息组织（KIM）展开合作。
巴哈山表示，政府还通过数字平台和公共空间扩大信息传播范围，包括在无车日（Car Free Day）开展SIKAP活动，以及利用地方领导人的社交媒体，尤其加强对年轻群体的信息触达。
他希望各政府部门进一步加强协作，通过完善法规、提供预算支持，并与社交媒体运营者、内容创作者及社会各界合作，让政府信息更加广泛、便捷地传递给民众。
我们希望通过这样的共同承诺，让地方政府的工作持续产生实际影响，并真正惠及民众。巴哈山说。
PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat Keterbukaan Informasi Publik hingga ke tingkat masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan saat mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (26/8/2026).
Bahasan mengatakan, Keterbukaan Informasi Publik tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban pemerintah, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh akses informasi secara luas dan tanpa tebang pilih.
“Kita berkomitmen bahwa kita fokus untuk itu. Bukan hanya sekadar ada, tetapi tetap fokus keterbukaan informasi ini sampai ke akar rumput, ke masyarakat semua,” ujarnya.
Menurutnya, komitmen tersebut juga diperkuat dengan ketersediaan regulasi, mulai dari Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Wali Kota (Perwa), Keputusan Wali Kota, hingga Keputusan Sekretaris Daerah.
Di sisi lain, Bahasan menambahkan bahwa Pemkot Pontianak terus mengembangkan berbagai inovasi untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi pemerintahan. Beberapa di antaranya melalui SIPEDE, SIKAP, WhatsApp Pengaduan, serta kerja sama dengan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM).
“Inovasi yang kita lakukan ini akan lebih memudahkan akses informasi oleh masyarakat. Ini menjadi tren bagi masyarakat, terutama kaum muda, sehingga mereka merasa tersentuh dengan kemudahan akses informasi,” jelas Bahasan.
Ia menambahkan, pemanfaatan berbagai kanal komunikasi, termasuk kegiatan SIKAP di ruang publik seperti Car Free Day (CFD) dan media sosial pimpinan daerah, turut memperluas jangkauan informasi pemerintah. Masyarakat juga memiliki ruang untuk memberikan tanggapan, pertanyaan, maupun masukan.
Ke depan, Bahasan berharap seluruh upaya yang telah dilakukan Perangkat Daerah dapat semakin mendorong komitmen bersama dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik. Dukungan anggaran, regulasi, serta kolaborasi dengan pegiat media sosial, konten kreator, dan berbagai pihak dinilai penting untuk memperluas jangkauan informasi.
“Harapan kami dengan kita berkomitmen seperti ini, Pemerintah Daerah bisa terus berdampak dan bermanfaat kepada masyarakat,” pungkasnya. (Kominfo/prokopim)
